PENYELESAIAN SENGKETA WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA: STUDI TERHADAP PERAN KUA KECAMATAN BUNGAH DALAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Abstract

Dalam Islam pernikahan merupakan ibadah yang berdimensi, sehingga adanya persetujuan wali dinilai sah menjadi sesuatu yang sangat penting adanya bagi calon pengantin khususnya pengantin perempuan. Namun dalam situasi di mana wali sah menolak atau enggan melaksanakan kewajibannya untuk menikahkan perempuan di bawah tanggung jawabnya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, maka menetapkan wali adhal untuk memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung secara adil dan sah sesuai dengan prinsip agama menjadi sebuah fenomena yang kerap menjadi hambatan serius bagi perempuan untuk menjalankan haknya dalam melangsungkan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani dan menyelesaikan sengketa wali adhal serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hak calon pengantin perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petugas KUA, studi dokumen, dan observasi di KUA Kecamatan Bungah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan penting dalam memberikan edukasi, mediasi antara pihak perempuan dan wali, serta memberikan rujukan ke pengadilan agama jika mediasi gagal. Namun, keterbatasan kewenangan KUA dalam mengambil keputusan hukum membuat proses penyelesaian bergantung pada kerja sama dengan lembaga peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUA memiliki peran strategis dalam perlindungan awal hak perempuan, meskipun penyelesaian hukum tetap menjadi ranah pengadilan. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan regulasi yang memperkuat fungsi KUA dalam penanganan kasus-kasus wali adhal.